Polisi Gay Di Jateng Langsung Di Pecat

Agen Casino

Polisi Gay Di Jateng Langsung Di Pecat – Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah dicoret sebab mempunyai arah seksual sama-sama type. Pemecatan itu digugat ke Pengadilan Tata Upaya Negara (PTUN) Semarang tetapi tidak diterima. Soal ini memperlihatkan Hak Asasi Manusia (HAM) ada batasnya.

“Lewat cara konstitusional, UUD 1945 memberi agunan jika tiap-tiap orang memiliki hak untuk kerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil serta pantas dalam jalinan kerja. Lantas, dalam jalankan hak serta kebebasannya, tiap-tiap orang taat pada penentuan yang diputuskan dengan undang-undang, sesuai sama Kasus 28J ayat (2) UUD 1945,” kata pakar hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan.

Di masalah TT, kebebasan ia dibatasi oleh beberapa prasyarat oleh peraturan yang berlaku. Kasus 21 ayat (1) UU Nomer 2 Tahun 2002 terkait Polri di jelaskan:

Untuk diangkat jadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seseorang calon mesti penuhi prasyarat minimal seperti berikut :

a. masyarakat negara Indonesia;
b. beriman serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila serta Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan terendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
e. berusia terendah 18 tahun;
f. sehat jasmani serta rohani;
g. belum pernah dipidana sebab lakukan satu kejahatan;
h. berwibawa, jujur, adil, serta bersikap tdk tercela; serta
i. lulus pendidikan serta kursus pembentukan anggota kepolisian.

“Walau ini adalah beberapa syarat calon anggota Polri, tapi bukan bermakna prasyarat itu punya sifat einmalig atau cuma berlaku saat itu saja. Karena, prasyarat itu bisa diidentifikasi jadi prasyarat resmi serta materiil,” papar pengajar Kampus Udayana, Bali itu.

Prasyarat resmi itu seperti, berpendidikan terendah SMA sampai belum pernah dipidana sebab kejahatan. Pemanfaatan prasyarat resmi berlaku 1 kali, saat kontrol berkas jadi calon anggota kepolisian. Dan prasyarat materiil, seperti WNI, beriman serta bertakwa, setia pada NKRI, berwibawa, jujur, adil serta bersikap tdk tercela.

“Tdk berlaku pada waktu pendaftaran, tapi pun jadikan tips dalam batasi tingkah laku serta jadi penilaian selanjutnya disaat seorang menyandang status jadi anggota Polri. Sampai ada batasan kepribadian untuk anggota Polri dalam berperilaku yang pantas atau mungkin tidak pantas,” ujar Jimmy.

Karena itu, menurut Jimmy, penilaian pantas atau mungkin tidak pantas ataupun bersikap tercela, adalah ‘otonomi’ dari untuk instansi Polri dalam menerjemahkan serta menindak aksi anggotanya yang dipandang tdk etis.

“Oleh karena itu, masalah pemecatan Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah, adalah satu ketentuan yang penting dihormati oleh warga, karena penilaian pelanggaran adat profesi adalah ‘otonomi’ semasing instansi. Namun, lewat cara konstitusional, konsisten dikasihkan area untuk TT untuk lakukan tuntutan ke pengadilan,” pungkas Jimmy.