Irwandi Yusuf Sedikit Tersungging

Irwandi Yusuf Sedikit Tersungging – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging sementara menuturkan tiada hukum cambuk untuk seorang yang dapat di buktikan kerjakan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus lantas, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

” Tiada hukum cambuk, ” kata Irwandi disaat ditahan KPK pada Rabu (4/7) melalui larut malam. Hukuman cambuk memanglah sama dengan Aceh yang menempatkan hukum syariat Islam atau qanun. Tapi sayangnya, tiada satupun qanun yang mengatur perihal tindak pidana korupsi.

Diliat dari website Pemprov Aceh, acehprov. go. id, ada 13 qanun yang terlist. Qanun itu mengatur beragam hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam sampai masalah minuman keras juga perzinaan. Kerap kali, hukumannya yaitu dicambuk di hadapan massa.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, pemahaman penataan qanun perihal korupsi udah terlihat sejak mulai 2014. Tapi sampai sekarang qanun itu tidak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebutkan ada beragam perbincangan yang terlihat dalam bahasan qanun itu. Tapi ada satu dugaan Mahmudin yang pula sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu perihal argumen qanun itu tidak jua disahkan. Apakah itu?

” Dikarenakan sebagian besar yang terperdaya masalah korupsi kan mereka (banyak petinggi). Maka mereka istilahnya bikin hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri, ” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan banyak petinggi Aceh di mulai dari legislatif sampai eksekutif masalah qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup dapat diterima akal. Hingga, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry memohon supaya Irwandi atau siapa-siapa saja warga Aceh yang tersangkut korupsi untuk dipotong tangannya.

” Biarpun yang di tangkap orang Serambi Mekah, KPK tidak butuh segan-segan dikarenakan tidak segalanya orang Serambi Mekah saleh, ada pula yang jahat. Jadi bila ada bukti tangkap, janganlah bebaskan serta potong saja tangannya, agar maka pelajaran untuk orang lainnya, ” kata Muslim.

Nada pro supaya qanun itu disahkan juga diserukan golongan akademisi. Diantaranya ialah dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Kampus Andalas Feri Amsari. Dia menilainya aplikasi qanun di Aceh mesti menyeluruh, termasuk juga tentang korupsi.

” Menurutku menarik (pemahaman qanun korupsi) menjadi usaha bangun efek kapok. Jangan sempat qanun cuma untuk zina dan sebagainya ada, namun untuk korupsi tak, ” kata Feri.

Selain itu, golongan akademisi yang lain berikan pandangan berlainan ialah dari guru besar hukum dari Kampus Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Lepas dari belumlah terdapatnya qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomer 31 Th. 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau umum dimaksud UU Tipikor udah cukup untuk memidanakan seseorang aktor korupsi.

” Meskipun ada kekhususan regulasi di Aceh, seharusnya UU Tipikor terus menjadi regulasi sendiri, bukanlah berbasiskan qanun (bila kedepannya betul-betul dirapikan serta disahkan) maupun dalam konteks unifikasi serta kodifikasi hukum pidana yang terus mengaku terdapatnya perubahan delik spesial tindak pidana, ” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang sekarang mengatasi Irwandi juga beberapa orang yang sekarang udah berstatus menjadi tersangka yaitu KPK. Instansi antikorupsi itu tentu tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terpenting untuk KPK yaitu UU Tipikor.

” KPK cuma berwenang mengatasi masalah dugaan korupsi memakai UU Tindak Pidana Korupsi. Kalopun ada ketentuan pidana lainnya di Aceh, kami tak berwenang (untuk menerapkannya), ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.