Setelah Di Tetapkan Tersangka Bagaimana Nasib Pemberian Nama Di Daerah Tempat Wisata

Setelah Di Tetapkan Tersangka Bagaimana Nasib Pemberian Nama Di Daerah Tempat Wisata – Nama Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) diabadikan jadi nama jalan sampai obyek wisata. Bagaimana nasib nama jalan serta obyek wisata itu masa sang Bupati ditahan KPK?

Nama Bupati Mojokerto diabadikan menjadi nama satu buah jalan di Desa Claket, Pacet, Mojokerto. Nama jalan ini merupakan Mustofa Kamal Pasa. Tulisan nama jalan dari besi terpampang di gapura masuk ke jalan itu.

Jalan dengan konstruksi beton cor ini di bangun selama Rp 4, 6 miliar th. 2014 lalu. Jalan yg jadi akses menuju ke wisata pemandian air panas Padusan, Pacet ini menelan aturan APBD TA 2014 Rp 14, 134 miliar.

Pemberian nama jalan ini rupanya atas masukan Zaenal Abidin yg masa itu menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Zenal ikut diputuskan menjadi tersangka oleh KPK dalam persoalan gratifikasi project jalan serta beberapa project yang lain th. 2015.

Tentang penamaan jalan ini, masa itu Zaenal memanggil menjadi kenang-kenangan utk Bupati Mustofa Kamal Pasa. ” Kami tawarkan terhadap Pak Bupati apakah mau menjadi kenang-kenangan nama beliau. Lantaran beliau mau ya kami pakai nama itu, ” kata Zaenal kala dilakukan konfirmasi detikcom masa itu, Jumat (9/1/2015) .

Penamaan jalan memanfaatkan nama Bupati Mustofa Kamal Pasa kala itu memetik pro kontra. DPRD Kabupaten Mojokerto kala itu menilainya penamaan jalan itu tentang keperluan pencitraan bupati yg bakal kembali maju di Pilbup 2015. Penamaan jalan cor itu juga tanpa ada dikomunikasikan dengan tokoh warga setempat.

Tdk cuma jalan, 2 obyek wisata di Kabupaten Mojokerto juga dinamakan dengan singkatan nama Bupati Mustofa Kamal Pasa, ialah MKP. Seperti pemandian air panas yg dilabeli nama Mojokerto Daerah Pariwisata (MKP) Padusan Air Panas.

Bahkan juga daerah wisata dipinggir Sungai Brantas juga disebut mirip. Obyek wisata di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis itu disebut Mojokerto Daerah Pariwisata (MKP) Brantas.

Tidak hanya taman, tempat ini juga jadi tempat latihan buat peminat perahu dayung. Perlombaan balap perahu naga juga teratur di gelar di obyek wisata ini utk memperingati hari jadi Kabupaten Mojokerto.

” Branding obyek wisata dengan nama MKP itu udah ada sejak mulai th. 2012, ” kata Kabag Humas serta Protokoler Setda Kabupaten Mojokerto Alfiah Ernawati terhadap detikcom, Kamis (3/5/2018) .

Baik penamaan jalan atau obyek wisata, lanjut Erna, diberi berkat pembangunannya atas gagasan Bupati Mustofa Kamal Pasa. Walau sekarang sang Bupati terjebak persoalan suap serta gratifikasi sampai ditahan KPK, dia menegaskan beberapa nama itu bakal masih dipertahankan.

” Beberapa nama itu masih dipertahankan, seperti nama rumah sakit Dr Soekandar serta RA Basuni kan beberapa nama Bupati Mojokerto. Seluruh manusia ada kekurangannya, tetapi dia (Bupati MKP) banyak kelebihan. Seperti pembangunan jalan cor, mendongkrak PAD dari Rp 50 miliar th. 2009, saat ini jadi Rp 450 miliar, ” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubaidillah mengakui tdk sempat di ajak berembuk dengan Bupati Mustofa Kamal Pasa atau dinas yg membuatnya.

” Mendadak ada MKP Brantas, mendadak ada Jalan MKP, kami tdk di ajak ngomong. Perkara menyalahi peraturan atau tak, kami tak paham aturannya seperti apa, ” pungkasnya.

Tentang kepantasan nama jalan serta obyek wisata itu mengingat status Bupati MKP yg waktu ini jadi tersangka persoalan suap serta gratifikasi, Aang menentukan tdk berkomentar.

” Apabila itu saya tdk komentar, ” tandasnya.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ditahan KPK pada Senin (30/4) . Petinggi yg akrab disapa MKP ini jadi tersangka persoalan suap izin pembangunan tower telekomunikasi th. 2015. Dalam persoalan ini, dia terima suap dari pimpinan perusahaan tower seluler Rp 2, 7 miliar.

Tidak hanya itu, MKP juga diputuskan menjadi tersangka persoalan gratifikasi project jalan cor serta beberapa project yang lain di Dinas Pekerjaan Umum serta Penyusunan Area (PUPR) Kabupaten Mojokerto th. 2015.

KPK juga memastikan Zaenal Abidin, eks Kadis PUPR yg waktu ini menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Mojokerto menjadi tersangka di persoalan yg sama. Dalam perkara ini, nilai gratifikasi yg di terima Rp 3, 7 miliar.